Mengapa harus sistem Informasi desa dan kawasan (sideka)

Kepala Deputi 2 Kantor Staf Presiden Republik Indonesai Dalam Pelatihan TOT SiDeKa di Mandalamekar Tasikmalaya. (dokumen desa.id - foto : badar).

tridarmawirajaya.desa.idBP2DK mendorong sinergi antara gerakan desa membangun yang mewakili arus bawah dan gerakan membangun desa yang mewakili arus atas. Sinergi ini dapat terwujud salah satunya melalui implementasi Sistem Informasi Desa dan Kawasan (SIDEKA), baik di tingkat desa maupun supra-desa, seperti: kabupaten, provinsi, dan pusat.

SIDEKA sendiri mulai dikembangkan satu bulan setelah BP2DK berdiri, yaitu pada Desember 2014. Menariknya, SIDEKA dikembangkan secara gotong royong, persis sesuai dengan budaya yang hidup di perdesaan. Pengembangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Peserta TOT Sideka Perwakilan Provinsi di Mandala Mekaar Tasikmalaya. (dokumen desa.id – foto : badar)

Hingga Agustus 2018, SIDEKA sudah digunakan di 5.632 desa di 62 kabupaten di 26 provinsi di Indonesia. Capaian ini terwujud berkat kesadaran dan keinginan desa untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Di tingkat desa sendiri, SIDEKA menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDes), dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes).

Ke depannya, implementasi SIDEKA di tingkat desa mampu dimanfaatkan oleh pemerintah supra-desa, seperti: kabupaten, provinsi, dan pusat. Mereka bisa merujuk SIDEKA untuk membuat program dan keputusan terkait desa. Saat ini, BP2DK masih terus meningkatkan kualitas SIDEKA. Targetnya, pada 2019 , SIDEKA mampu menjadi bagian dari data tunggal yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Peserta Pelatihan TOT SiDeka di Mandala Mekar, Tasikmalaya.(dokumen desa.id -foto : badar).

Sayangnya aplikasi yang sebagus itu masih banyak yang belum direspon oleh pemangku kepentingan di kalangan pemerintah, baik pemeringah provinsi ataupun Kabupaten. Seandainya saja ada penekanan dan kesepemahan antara pemerintah dan desa untuk menggunakan SiDeka. dimungkinkan akan menjadi jawaban bagi pemerintah desa untuk mendapatkan data tunggal lewat sideka.

Untuk membangun sebuah sistem memang tidak mudah, perlu waktu dan proses yang panjang. Sideka yang hadir di desa belum tentu dapat dijalankan sesuai keinginan sebagai aplikasi tungal di desa. Masih banyak beranggapan bahwa SiDeKa bukan kebutuhan desa tetapi kebutuhan Kominfo, kebutuhan BP2K. Sehingga desa yang sudah dapat hostingnya menganggur tidak pernah tersentuh. Kabupaten Tulang Bawang sudah 14 (empat belas) Kecamatan menggunakan SiDeKa dari 15 (lima belas)Kecamatan walaupun belum maksimal.

Suasan di Ruang Balai Kampung Paduan Rajawali Dalam Pelatihan SiDeKa Kecamatan Meraksa Aji. (dokumen desa.id – foto : dana).

Seiring berjalanya waktu pemahaman dan penggunaan sideka semakin bertambah. Bagaikan api dalam sekam, walaupun dari pemerintah kabupaten belum ada perintah dan belum ada kesepahaman tetapi Sideka tetap merayap di setiap sudut desa. Di sisi lain banyak yang beranggapan bahwa pelatihan sideka hanya merupakan gugur kewajiban sebagai pemenuhan pembuatan LPJ, karena sudah tertulis dalam anggaran desa.

Dengan harapan Aplikasi SiDeKa dapat hadir sebagai jawaban pemenuhan tata kelola sistem informasi dan kawasan. Merupakan satu-satunya aplikasi yang dimiliki oleh desa yang pada suatu saatnya akan besar dan tersebar di seluruh Negeri tercinta Indonesia.

(badar dan berbagai sumber/tdw)

About Badar 416 Articles
Pegawai Kecamatan Banjar Agung

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan