Camat banjar agung sudirman, sh hadiri musrenbangkam moris jaya

Camat Banjar Agung Sudirman,SH (berdiri) Sedang Memberikan Sambutan Dalam Acara Musrenbang Kampung Moris Jaya (dokumen desa.id - foto : Badar).

tridarmawirajaya.desa.id | Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan. Musrenbang Desa dilaksanakan setiap bulan Januari dengan mengacu pada RPJM desa. Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 5 tahunan yaitu RPJM Desa dan dokumen rencana tahunan yaitu RKP Desa.

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa.

Peserta Musrenbang Kampung Moris Jaya Sebagaian Ada yang Dengan duduk Lesehan .(dokumen desa.id – foto : badar)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2018 Kampung Moris Jaya telah melaksanakan musrenbang untuk menggali potensi dan sumber pembangunan yang bertempat di balai Kampung. Yang kemudian akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) desa tahun 2019. Musyawarah di hadiri oleh Camat Banjar Agung Sudirman, SH beserta Sekcam dan Pegawai Kecamatan lainya. Selain itu hadir BPK, Lembaga Desa, Tokoh Agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna dan Linmas.

Disampaikan oleh Camat Banjar Agung, Sudirman, SH dalam sambutanya, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Peserta Musrenbang Kampung Moris Jaya.(dokumen desa.id – foto : badar).

Selanjutnya Penyusunan dokumen RKP Desa selalu diikuti dengan penyusunan dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), karena suatu rencana apabila tanpa anggaran sepertinya akan menjadi dokumen atau berkas belaka. Kedua dokumen ini tidak terpisahkan, dan disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat. RKP Desa dan APB Desa merupakan dokumen dan infomasi publik. Pemerintah desa merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat. Keterbukaan dan tanggung kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah desa.

RKP Desa ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tahunan atau biasa disebut musrenbang Desa. Dokumen RKPDesa kemudian menjadi masukan (input) penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PA Desa), swadaya dan pastisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat.

(badar/tdw)

About Badar 416 Articles
Pegawai Kecamatan Banjar Agung

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan